5 Alasan Gubernur Jawa Timur Khofifah Usulkan Pemecatan Bupati Jember ke Kemendagri

- 18 November 2020, 17:43 WIB
Bupati Jember, Faida //Doc RRI

FIXJAMBI.COM - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengusulkan pemecatan Bupati Jember, Faida kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Pengusulan itu dikirimkan Khofifah melalui surat yang dikirimkannya pada 7 Juli lalu.

Adapun isi surat itu ialah laporan hasil evaluasi tindak lanjut surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/12429/SJ dan permasalahan penyusunan APBD tahun 2020 Kabupaten Jember.

Baca Juga: Tagar #AniesForPresidenRI2024 Menggema di Twitter Usai Anies Baswedan Diperiksa

Pengusulan pemecatan itu lantaran Bupati Jember Faida terbukti melanggar peraturan perundang-undangan. Adapun pelanggaran yang ditemui Khofifah diantaranya:

  1. Faida tidak melakukan rekomendasi atas pemeriksaan khusus dari Kemendagri pada 11 November 2019 lalu.
  2. APBD Jember selalu ditetapkan dengan lambat selama 4 tahun Faida menjabat. Seperti APBD tahun 2017 baru ditetapkan pada 30 Januari 2017.

APBD tahun 2018 ditetapkan pada 19 April 2018, APBD 2019 ditetapkan pada 3 Desember 2018. Sedangkan APBD 2020 hingga 25 Juni 2020 juga belum ditetapkan.

  1. Penetapan Perda APBD tahun 2020 belum juga dilaksanakan.
  2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan nilai disclaimer tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember.
  3. Hubungan kerja Bupati Jember Faida dan DPRD Jember dikabarkan tidak harmonis dan bermasalah.

Baca Juga: Bantu Pemulihan Ekonomi Indonesia, Google Berikan Bantuan 11 Juta Dolar AS untuk UMKM

“Sehubungan dengan hal tersebut, layak kepada bupati Jember (Sdr.dr Faida,MMR) untuk dikenakan sanksi berupa pemberhentian bupati Jember,” tulis Khofifah dalam surat yang tertuju pada Mendagri tersebut.

Usulan pemberhentian yang dilakukan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa itu sesuai Pasal 78 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerindah Daerah yang berbunyi:

“Tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 67 huruf b”. ***

Halaman:

Editor: Desynta Fitriyani

Sumber: RRI


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X