Heboh Pencopotan Jabatan Kepala Daerah Oleh Mendagri, Ini Tanggapan Yusril

- 21 November 2020, 09:55 WIB
Ihza Yusril Mahendra /

FIXJAMBI.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menjadi perbincangan publik maya setelah keluarnya Instruksi Menteri no 6 tahun 2020.

Instruksi Menteri tersebut berisi tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendelian Penyebaran Covid-19.

Disebutkan bahwa dengan instruksi menteri tersebut jabatan kepala daerah bisa dicopot jika memang dilakukan pelanggaran.

Baca Juga: BTS Resmi Rilis Single Terbaru “Life Goes On” Untuk Album “BE”

Menanggapi Instruksi Menteri tersebut, Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra ikut berkomentar.

Dikutip FIXJAMBI.COM dari ihza-ihza.com pada Jumat, 20 November 2020, Yusril menjelaskan bahwa jabatan kepala daerah tidak bisa serta merta dicopot oleh menteri.

“Apakah Instruksi Mendagri No 6 Tahun 2020 itu dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan Kepala Daerah yang tidak melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan penegakan Protokol Kesehatan dalam menghadapi Pandemi Covid 19? Jawabannya tentu saja tidak,” ucap Yusril dalam keterangan tertulis.

Baca Juga: Kabar Baik! Sebanyak 23.546 Pasien COVID-19 Sembuh di RSD Wisma Atlet

Kemudian Yusril menerangkan bahwa instruksi presiden atau instruksi menteri merupakan perintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dari atasan pada jajaran dibawahnya.

Lebih lanjut Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini menegaskan bahwa jabatan setingkat presiden saja tidak berwenang memberhentikan kepala daerah.

Halaman:

Editor: Dewi Pratiwi


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X