Pilkada 2020, Mendagri: Targetkan Partispasi Pemilih Pilkada Diatas 50 persen.

- 5 Juli 2020, 09:35 WIB
Tito Karnavian, Mendagri //IG

FIXJAMBI.COM - Sabtu Malam, 04 Juli 2020, dalam Webinar bertemakan, ‘Apa yang baru dari pemilihan umum di masa normal baru’, di Jakarta. Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) berharap target partispasi pemilih di tahun ini mencapai angka diatas 50 persen.

"Target partisipasi, ya jelas kami harapkan di atas 50 persen. Kalau bisa semakin tinggi, semakin baik," ujar Tito.

Berdasar yang dikatakan Ketua KPU Arief Budiman, jumlah pemilih dalam Pilkada 2020 sesuai data 9 Juni adalah sekitar 106 juta orang. Dengan begitu target pencapaian partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 yang diharapkan Mendagri adalah separuhnya yaitu diatas 53 juta orang.

Baca Juga: Seorang Kakak Hamili Adik Kandung, Akui Karena Sering Nonton Film Porno

Pilkada Serentak 2020 ini akan dilaksanakan di 270 daerah. Tahapan Pilkada yang semestinya dilaksanakan pada bulan Maret, di tengah situasi pandemi Covid-19, menyebabkan KPU harus mengubah jadwal pemungutan suara dari sebelumnya 23 September 2020 bergeser menjadi 09 Desember mendatang. Dilanjutkan penghitungan berjenjang dari tingkat TPS, kecamatan hingga kabupaten/kota provinsi.

Sebagaimana dikutip FIXJAMBI.COM dari Antara News, Keputusan tersebut disepakati kemudian dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beserta penyelenggara pemilu, yakni Bawaslu, KPU, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin, 30 Maret 2020 hingga terbitnya Perppu Penundaan Pilkada.

KPU mengusulkan tiga opsi jadwal penundaan pilkada serentak 2020. Opsi 1 yaitu optimis tanggal 9 Desember 2020, Opsi 2 tanggal 1 April 2021 dan Opsi 3 yaitu September 2021. Terhadap opsi ini, Mendagri menyetujui opsi usulan KPU yaitu 9 Desember 2020.

Baca Juga: Kezaliman Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Masih terkait itu pula diperkuat oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang penundaan Pilkada ke Bulan Desember.

Selanjutnya, Komisi II DPR RI menyepakati agar Perppu Penundaan Pilkada dibawa ke dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang, namun pada Rabu 10 Juni 2020, oleh Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP) mengugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Perppu Penundaan Pilkada tersebut.

Halaman:

Editor: Rizki Saputra

Sumber: Antara


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X